Gaji DPRD Pangandaran Tertinggal di Jabar, Anggota Dewan “Menahan Diri” Demi Kesehatan Fiskal Daerah
Diskusi Cimahi- Kabupaten Pangandaran, destinasi wisata yang terkenal dengan pesona pantainya, ternyata menyimpan sebuah realitas unik di balik layar pemerintahan. Berbeda dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran tercatat menerima gaji dan tunjangan bulanan yang paling rendah se-provinsi. Fakta ini telah berlangsung bertahun-tahun tanpa adanya penyesuaian yang signifikan.
Baca Juga : Pendaftaran Casis SMA Taruna Nusantara TA 2026/2027 Resmi Dibuka, Siswa SMP Siap Berkompetisi
Nominal yang “Membumi” dan Stagnan
Berdasarkan penuturan Otang Tarlian, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, total pendapatan rutin yang diterima para wakil rakyat setempat berkisar pada angka Rp 27 juta per bulan. Angka ini merupakan akumulasi dari gaji pokok dan berbagai tunjangan. Yang lebih mengejutkan, nominal tersebut telah stagnan atau tidak mengalami kenaikan dalam kurun waktu yang cukup lama.
“Memang, diakui atau tidak, angka yang kami terima adalah yang paling kecil se-Jawa Barat. Ini sudah bertahun-tahun tidak naik,” ujar Otang ketika dihubungi via WhatsApp pada Minggu (14/9/2025) siang.
Komitmen di Atas Tuntutan: Sebuah Pilihan Sadar
Alih-alih mengeluh atau mendesak untuk adanya kenaikan, Otang dan rekan-rekannya justru menyikapi situasi ini dengan lapang dada dan rasa tanggung jawab. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa kondisi fiskal atau keuangan daerah Pangandaran masih belum cukup kuat untuk menanggung beban penyesuaian tunjangan tersebut.
“Prinsipnya sederhana. Kalau ingin gaji dan tunjangan meningkat, tentu harus ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pangandaran terlebih dahulu. Kami memilih untuk menahan diri,” tegasnya.
Otang mengungkapkan bahwa wacana penyesuaian, khususnya untuk tunjangan perumahan dan transportasi, pernah mengemuka. Namun, setelah mencermati ketidakstabilan finansial daerah, rencana itu akhirnya dengan sukarela tidak diteruskan oleh para anggota dewan sendiri.
“Di daerah lain, tunjangan mungkin naik rutin setiap tahun. Tapi di Pangandaran, kami memprioritaskan kesehatan keuangan daerah. Ini adalah bentuk komitmen kami,” katanya menambahkan.
Soal Kecukupan: Lebih dari Sekadar Angka
Ditanya apakah Rp 27 juta per bulan cukup untuk memenuhi tuntutan hidup dan tugas sebagai wakil rakyat, Otang menjawab dengan bijak. Baginya, konsep “cukup” adalah persoalan yang sangat relatif dan tidak pernah ada habisnya.
“Kebutuhan itu nggak pernah ada cukupnya, Pak. Jadi, ya kita ‘cukup-cukupin’ saja. Kami sadar betul ada konsekuensi dan tanggung jawab besar dari jabatan yang kami emban ini. Itu yang utama,” ucapnya dengan semangat pengabdian.
Tuntutan Sosial dan Bayang-bayang Money Politics
Otang juga membuka suara tentang persepsi publik yang kerap membebani anggota dewan. Dalam kultur masyarakat, seorang wakil rakyat hampir selalu dituntut untuk hadir dalam setiap acara komunitas sekaligus memberikan sumbangan atau bantuan.
“Kalau tidak hadir atau tidak memberi, itu justru sering menjadi bahan pembicaraan negatif. Seolah-olah kami tidak peduli,” keluhnya.
Meski demikian, ia bersyukur karena dinamika politik di Pangandaran masih relatif sehat dan biaya politik untuk pemilihan termasuk standar. Namun, Otang mengingatkan bahwa praktik money politics akan langsung mengubah segalanya menjadi tidak rasional.
“Dalam kondisi normal, beban ini masih bisa kami kelola. Tapi bayangkan jika ada money politics, biaya yang harus dikeluarkan jadi tidak masuk akal dan memberatkan,” pungkasnya.
Simpulan: Pengabdian yang Tulus di Tengah Keterbatasan
Pesona Kisah dari Pangandaran ini memberikan perspektif segar tentang wajah politik di daerah. Di tengah maraknya pemberitaan tentang gaya hidup pejabat, para anggota DPRD Pangandaran justru menunjukkan contoh langka tentang kesadaran kolektif dan pengabdian tulus. Mereka memilih untuk berempati pada kondisi keuangan daerah dan bersama-sama berjuang meningkatkan PAD, sebelum menuntut hak mereka disesuaikan. Sebuah pelajaran tentang kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.
