Aspirasi Warga Cimahi Dijembatani Teknologi Dan Layanan Dari Halaman Terdekat

Cimahi Pilih Pendekatan “Dari Bawah” dan Digital untuk Tangani Aduan Warga, Berbeda dengan Gedung Sate

Cimahi- Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan posko pengaduan terpusat Bale Pananggeuhan di Gedung Sate, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi justru memilih strategi yang berbeda. Alih-alih mendirikan posko serupa, Kota Cimahi mengandalkan dua pendekatan utama: pelayanan berjenjang mulai dari tingkat terdekat warga dan pemanfaatan teknologi digital sebagai ujung tombak penampungan aspirasi.

Baca Juga : Kedamaian Pagi Cicaheum Terguncang Penemuan Jenazah Perempuan

Model dari Gedung Sate yang fokus pada penyelesaian masalah sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan hukum secara terpusat, tidak sepenuhnya diadopsi oleh Pemkot Cimahi. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa mekanisme yang sudah berjalan di daerahnya dianggap lebih efektif dengan menyentuh akar rumput.

Mekanisme Berjenjang: Solusi Dimulai dari Lurah

Bagi warga Cimahi yang memiliki keluh kesah, jalur pertama yang dianjurkan adalah melalui struktur pemerintahan terdekat. Pemkot secara resmi menginstruksikan agar aduan disampaikan secara berjenjang, dimulai dari tingkat Rukun Warga (RW), kemudian naik ke Kelurahan, lalu Kecamatan, dan akhirnya ke tingkat Pemkot.

“Kita belum punya (posko khusus seperti di Gedung Sate). Silakan ke kelurahan saja. Kelurahan nanti ke Kecamatan, kemudian ke Pemkot Cimahi,” jelas Wali Kota Ngatiyana saat dikonfirmasi.

Pendekatan ini, menurutnya, memungkinkan penanganan masalah dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran karena ditangani oleh perangkat daerah yang paling memahami kondisi lapangan setempat. Hal ini sejalan dengan harapan Gubernur Dedi Mulyadi bahwa penyelesaian masalah sederhana sebaiknya bisa diurus langsung di tingkat RT, desa, atau kecamatan.

WA Mantap: Posko Pengaduan Digital 24 Jam di Genggaman Tangan

Selain jalur konvensional, Pemkot Cimahi telah lama mengoperasikan sebuah platform pengaduan digital yang komprehensif melalui aplikasi WhatsApp. Platform bernama WA Mantap ini berfungsi sebagai “posko virtual” yang buka 24 jam non-stop.

Melalui WA Mantap, warga tidak hanya bisa melaporkan masalah, tetapi juga mengakses berbagai layanan publik secara real-time. Beberapa fitur unggulannya antara lain:

• Pelayanan Kependudukan: Memantau progres pembuatan KTP-el dan Kartu Keluarga (KK).

• Pantau Antrian Publik: Melihat kondisi antrian di Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk menghemat waktu.

• Laporan Darurat: Melaporkan peristiwa gawat darurat dengan respon yang diharapkan cepat.

• Tracking Permohonan: Memantau status berbagai permohonan layanan di kecamatan dan kelurahan.

• Akses ke Aplikasi Lain: Sebagai gerbang tunggal untuk aplikasi seperti Polakami, Sidakeptri (untuk pencari kerja), SIMPONI (permohonan informasi), e-Lib (perpustakaan digital), Lapakami (layanan kecamatan), dan Dilandacita (layanan kependudukan).

• Terintegrasi dengan Kejaksaan: WA Mantap juga diklaim terkoneksi dengan layanan Kejaksaan Negeri Cimahi, seperti sistem e-Tilang, Rumah Restorative Justice, dan layanan Barang Bukti Bebas Ongkos.

“Jadi pada dasarnya kita sudah punya (tempat aduan), Aplikasi WA Mantap,” tegas Ngatiyana. Command Center yang mengoperasikan saluran ini memastikan bahwa aduan warga ditanggapi kapan pun.

Tantangan dan Dukungan untuk Program Provinsi

Meski memiliki sistem sendiri, respons detail terhadap aduan yang masuk—khususnya untuk masalah kompleks di bidang pendidikan, kesehatan, dan hukum—belum dijelaskan secara rinci oleh Wali Kota. Hal ini menjadi pembeda dengan Bale Pananggeuhan yang secara eksplisit fokus pada tiga bidang tersebut.

Di sisi lain, Ngatiyana menyatakan dukungan penuhnya terhadap program Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi. Program iuran sukarela Rp1.000 per hari bagi ASN ini bertujuan membentuk dana abadi untuk membantu warga kurang mampu yang belum terjangkau program bantuan pemerintah, terutama dalam situasi mendesak seperti musibah.

Itu dibuat saja, khususnya orang-orang yang kurang mampu tapi yang tidak terjangkau

Untuk yang kena musibah bisa dimanfaatkan. Yang penting dikelola dengan baik dan benar. Transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, tandasnya.

Program Rereongan Sapoe Sarebu inilah yang menjadi sumber dana operasional posko di Gedung Sate. Gubernur Dedi juga telah mengajak seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat untuk mencontoh model pelayanan ini, bahkan hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

Dengan dua strategi andalannya, Cimahi menunjukkan bahwa kemajuan pelayanan publik tidak selalu harus dengan membangun posko fisik yang sentralistik. Kolaborasi antara pendekatan dari bawah (bottom-up) dan inovasi digital menjadi pilihan mereka untuk menjawab tantangan sosial warga, dengan harapan solusi dapat hadir lebih cepat dan lebih dekat.

Komitmen Cimahi: Perkuat Jaringan Layanan Hingga ke Akar Rumput

Pemkot Cimahi tidak berhenti pada dua saluran aduan itu saja. Pemerintah setempat kini fokus memperkuat koordinasi antar seluruh tingkatan. Sebagai ilustrasi, seorang lurah kini memiliki kewajiban untuk merangkum dan melaporkan berbagai aduan dari warganya ke tingkat kecamatan setiap pekannya. Selanjutnya, koordinator di tingkat kecamatan akan mengonsolidasikan laporan dari berbagai kelurahan ini.

Di sisi lain, inovasi layanan digital seperti WA Mantap juga terus dikembangkan

Tim Command Center secara aktif memantau dan menindaklanjuti setiap pesan yang masuk. Misalnya, ketika seorang warga melaporkan jalan rusak melalui WhatsApp, petugas langsung meneruskan laporan tersebut ke dinas terkait. Bahkan, dinas pekerjaan umum kemudian bisa mengirimkan tim dan memberikan update progres perbaikan langsung melalui saluran yang sama kepada warga yang melapor. Dengan demikian, warga merasa terlibat langsung dan melihat tindak lanjut yang nyata.

Sementara itu, dukungan Wali Kota Ngatiyana terhadap program Rereongan Sapoe Sarebu dari Pemprov Jabar membuka peluang kolaborasi lebih lanjut.

Selaras dengan hal itu, Gubernur Dedi Mulyadi sendiri telah mendorong agar kepala daerah membuka rumah dinasnya untuk tempat pengaduan. Oleh karena itu, meski Cimahi memilih model yang berbeda, semangatnya tetap sama: mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kesimpulannya, Aspirasi Warga langkah Cimahi ini membuktikan bahwa tidak ada satu formula tunggal untuk melayani masyarakat. Dengan memadukan pendekatan tradisional yang personal dan teknologi yang efisien, mereka berusaha menciptakan jaring pengaman sosial yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan Aspirasi Warga. Keberhasilan model hybrid ini tentu akan menjadi tolok ukur yang menarik bagi daerah-daerah lain di Jawa Barat.